Rentenir: Pengertian, Hukum, dan Risiko Sosial dalam Praktik Pinjam-Meminjam Uang

Rentenir adalah individu atau kelompok yang memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan mengenakan bunga sangat tinggi, di luar ketentuan lembaga keuangan resmi. Rentenir biasanya beroperasi secara informal, tanpa izin atau pengawasan dari otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktiknya, rentenir memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat yang mendesak atau tidak memiliki akses ke perbankan formal, untuk menawarkan pinjaman cepat dengan syarat yang mudah, tetapi dengan konsekuensi yang berat.

Masyarakat mengenal rentenir dengan berbagai istilah, seperti lintah darat, karena mereka “mengisap” keuntungan dari penderitaan ekonomi orang lain. Rentenir adalah simbol dari sistem pinjaman yang tidak adil, di mana peminjam akhirnya terjebak dalam utang yang terus bertambah akibat bunga berbunga (compound interest). Tidak jarang, peminjam yang awalnya hanya membutuhkan sedikit uang akhirnya kehilangan aset, usaha, bahkan tempat tinggal karena tidak mampu membayar bunga yang terus menumpuk.

Apa Itu Rentenir?

Rentenir adalah bentuk usaha ilegal karena mereka menjalankan praktik keuangan tanpa regulasi. Meski begitu, rentenir masih eksis di banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan, pasar tradisional, dan lingkungan urban yang padat, di mana masyarakat tidak punya akses ke pinjaman formal. Rentenir biasanya menawarkan pinjaman tanpa jaminan, tanpa proses panjang, dan tanpa BI checking, namun menggantinya dengan bunga tinggi, denda keterlambatan, dan tekanan psikologis.

Salah satu ciri khas dari rentenir adalah sistem bunga yang tidak transparan. Misalnya, seseorang meminjam Rp1 juta, tapi dalam seminggu sudah harus mengembalikan Rp1,300,000. Jika terlambat membayar, bisa dikenakan denda harian atau bahkan intimidasi. Ini yang membuat rentenir sangat berbahaya. Selain menyebabkan beban finansial, mereka juga dapat memicu tekanan mental, konflik keluarga, bahkan kekerasan jika peminjam tidak mampu membayar.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa rentenir adalah solusi semu yang penuh risiko. Meskipun tampak cepat dan mudah, pinjaman dari rentenir sering kali mengarah pada masalah yang lebih besar. Sebagai gantinya, pemerintah dan lembaga sosial terus mendorong penggunaan lembaga keuangan resmi, koperasi simpan pinjam, atau layanan mikrofinansial berbasis syariah sebagai alternatif yang lebih adil, transparan, dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Arti Rentenir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Rentenir adalah individu atau kelompok yang memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan imbalan bunga yang tinggi dan tidak mengikuti ketentuan lembaga keuangan resmi. Biasanya, rentenir beroperasi secara informal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam praktiknya, apa itu rentenir sering kali merujuk pada pihak yang memanfaatkan kebutuhan mendesak orang lain untuk memberikan pinjaman dengan bunga mencekik. Mereka dikenal luas di masyarakat sebagai “lintah darat”.

Rentenir adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan bunga tinggi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

➤ Makna Sosial:

• Rentenir sering dipandang negatif karena memanfaatkan kesulitan orang lain.
• Disebut juga lintah darat, karena mengambil untung berlebihan dari penderitaan ekonomi peminjam.
• Bunga yang dikenakan jauh lebih tinggi dibanding lembaga keuangan resmi.

➤ Risiko:

• Tidak legal, tidak diawasi OJK
• Bunga tidak wajar dan sering tanpa perjanjian tertulis
• Metode penagihan bisa kasar dan merugikan

➤ Kesimpulan:

Rentenir adalah praktik pinjam-meminjam yang berbahaya dan tidak adil. Masyarakat sebaiknya menghindari rentenir dan memilih lembaga pembiayaan legal yang lebih aman.

Fenomena “Pinjaman Rentenir Terdekat”

Banyak orang mencari rentenir terdekat di daerahnya karena alasan keterdesakan ekonomi dan prosedur peminjaman yang mudah serta cepat. Pencarian seperti “pinjaman rentenir terdekat” sering muncul di internet karena minimnya akses masyarakat ke lembaga keuangan formal.

Namun, meskipun lebih praktis, pinjaman rentenir adalah bentuk pinjaman yang sangat berisiko. Rentenir tidak memiliki standar hukum yang jelas, tidak ada pengawasan dari regulator, dan sering menggunakan ancaman atau tekanan sosial untuk menagih.

Apa Itu Rentenir Perorangan?

Rentenir perorangan biasanya beroperasi secara langsung di masyarakat—di pasar, desa, atau lingkungan tempat tinggal. Mereka menawarkan pinjaman dengan bunga harian atau mingguan yang tinggi. Contoh praktik umum adalah pinjam Rp1.000.000 dengan kewajiban mengembalikan Rp1.500.000 hanya dalam waktu 1 minggu.

Kelebihan:

• Tidak perlu agunan
• Tidak ada BI Checking
• Dana cepat cair

Kelemahan rentenir:

• Bunga tinggi bisa mencapai 20–50% per bulan
• Risiko intimidasi dan kekerasan
• Tidak ada perlindungan hukum bagi peminjam

---

Hukum Rentenir dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara formal, istilah “rentenir” memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun dalam peraturan perundang-undangan keuangan secara khusus. Namun, praktik rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga sangat tinggi dan di luar batas kewajaran dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, terutama jika dilakukan tanpa izin usaha dan disertai dengan ancaman, pemerasan, atau kekerasan.

Dalam KUHP baru (yang berlaku mulai 2023–2026 secara bertahap), terdapat pasal yang lebih jelas mengenai praktik rentenir, yaitu Pasal 273 KUHP Baru. Pasal ini menyebutkan bahwa siapa pun yang memberikan pinjaman dengan memanfaatkan kesulitan ekonomi orang lain, lalu menetapkan bunga atau biaya yang tidak wajar, dapat dipidana karena melakukan eksploitasi ekonomi. Ancaman hukumannya bisa mencapai 5 tahun penjara dan/atau denda miliaran rupiah, tergantung tingkat kerugian dan unsur paksaan dalam proses penagihan.

Selain pidana umum, rentenir juga bisa dijerat dengan hukum perdata melalui pembatalan perjanjian utang-piutang jika terbukti bahwa isi perjanjian sangat merugikan salah satu pihak (misalnya bunga lebih dari 100% per tahun), berdasarkan asas itikad baik dan keadilan dalam hukum kontrak. Bahkan jika dalam praktiknya rentenir menahan jaminan (seperti sertifikat tanah atau kendaraan) dan menyalahgunakannya, mereka bisa dijerat dengan pasal penggelapan (Pasal 372 KUHP) atau penipuan (Pasal 378 KUHP).

Namun, salah satu kelemahan dalam sistem hukum Indonesia adalah kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka dalam kasus pinjaman rentenir. Banyak korban yang enggan melapor karena takut, merasa malu, atau tidak punya bukti tertulis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa praktik rentenir ilegal dapat dan harus dilawan melalui jalur hukum, serta melibatkan aparat kepolisian atau lembaga bantuan hukum untuk penyelesaian yang adil dan legal.

Hukum Hutang Piutang dengan Rentenir

Hukum hutang piutang dengan rentenir dalam hukum perdata tetap sah selama memenuhi unsur perjanjian. Namun, jika bunga yang dikenakan tidak manusiawi atau timbul unsur pemerasan, maka dapat dibatalkan berdasarkan asas keadilan.

Jika praktik rentenir melibatkan intimidasi, ancaman, atau kekerasan, maka pelaku bisa diproses pidana atas dasar pemerasan, penipuan, atau penganiayaan, tergantung pada kasusnya.

Rentenir dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, praktik rentenir termasuk ke dalam kategori riba, yaitu pengambilan tambahan atas pinjaman yang diberikan kepada orang lain. Islam melarang riba secara tegas karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam muamalah (transaksi) yang bisa merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang sedang kesulitan. Oleh karena itu, rentenir menurut Islam adalah pelaku riba, dan termasuk dalam perbuatan dosa besar.

Larangan riba dijelaskan secara gamblang dalam Al-Qur’an. Salah satu ayat yang paling tegas menyatakan bahwa riba sangat dikecam oleh Allah SWT adalah:

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Hal itu disebabkan mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”
(QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjelaskan bahwa mengambil keuntungan secara tidak adil melalui riba akan membawa kerusakan jiwa dan tatanan masyarakat. Bahkan, dalam ayat selanjutnya, Allah menyatakan perang terhadap orang-orang yang terus menjalankan praktik riba:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu…”
(QS. Al-Baqarah: 278–279)

Praktik rentenir yang memanfaatkan penderitaan dan kebutuhan orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, membantu orang yang sedang membutuhkan harus dilakukan dengan prinsip tolong-menolong dan kasih sayang, bukan dengan mengambil keuntungan dari kesusahan mereka. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, ditawarkan solusi seperti qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga) atau pembiayaan syariah berbasis akad yang adil dan transparan.

Apakah Rentenir Bisa Dipidana?

Ya. Apakah rentenir bisa dipidana? Bisa, bila memenuhi unsur pidana seperti:

• Penipuan (Pasal 378 KUHP)
• Penggelapan
• Pemerasan (Pasal 368 KUHP)
• Pelanggaran Pasal 273 KUHP baru

Peminjam yang merasa terintimidasi bisa melaporkan rentenir ke polisi dengan bukti-bukti seperti:

• Rekaman ancaman
• Bukti tertulis pinjaman
• Saksi lingkungan

Cara melaporkan rentenir ke polisi bisa dimulai dari laporan ke Polsek atau Polres terdekat dengan membawa identitas dan bukti kerugian.

Apakah Aman Gadai Sertifikat Rumah di Rentenir?

Salah satu praktik paling berbahaya adalah gadai sertifikat rumah di rentenir. Banyak masyarakat karena terdesak rela menyerahkan dokumen kepemilikan sebagai jaminan utang. Ini sangat berbahaya karena:

• Sertifikat bisa dipalsukan/dialihkan
• Tanpa akta resmi, rawan kehilangan hak atas tanah
• Proses hukum untuk merebut kembali bisa sangat sulit

Tempat Pinjam Uang Rentenir dan Alternatifnya

Tempat pinjam uang rentenir banyak ditemukan di wilayah padat penduduk, pasar tradisional, dan komunitas marginal. Mereka umumnya menjanjikan “proses 5 menit, uang langsung cair”.

Sebagai alternatif, masyarakat bisa memilih:

• Koperasi Simpan Pinjam
• BMT (Baitul Maal wa Tamwil)
• Pegadaian Syariah
• Fintech legal terdaftar di OJK

Perhitungan Bunga Rentenir

Perhitungan bunga rentenir tidak mengikuti kaidah bunga anuitas atau flat seperti lembaga keuangan resmi. Umumnya bunga dihitung sebagai:

• Bunga harian: 5%–10% per hari
• Bunga mingguan: 15%–30% per minggu
• Bunga bulanan: 40%–50% (bahkan lebih)

Contoh:
Pinjam Rp2.000.000, bunga 30% per bulan → total pengembalian dalam sebulan bisa mencapai Rp2.600.000 tanpa penalti keterlambatan.

Rentenir Batak dan Stigma Budaya

Istilah rentenir Batak muncul dalam konteks sosial di beberapa daerah karena stereotip budaya tertentu. Padahal praktik rentenir tidak terbatas pada suku atau etnis manapun. Banyak komunitas dari berbagai latar belakang menjalankan usaha ini secara turun-temurun.

Penting untuk memahami bahwa praktik rentenir bukan soal suku, tapi soal sistem ekonomi informal yang muncul dari ketimpangan akses keuangan.

Erek Erek Rentenir: Mitos dalam Masyarakat

Dalam budaya Jawa, dikenal istilah erek erek rentenir, yaitu tafsir mimpi atau simbol angka yang diasosiasikan dengan mimpi tentang rentenir. Misalnya, mimpi dikejar rentenir bisa dikaitkan dengan angka 68 atau 170 dalam tafsir mimpi.

Meskipun tidak rasional, banyak masyarakat yang masih percaya pada primbon dan erek-erek, terutama dalam praktik judi togel atau sekadar hiburan tradisional.

Mengapa Masyarakat Masih Butuh Rentenir?

Mengapa masih banyak yang butuh rentenir? Faktor-faktornya meliputi:

• Tidak memiliki rekening bank
• Tidak memahami prosedur kredit legal
• Tidak bisa mengakses pinjaman tanpa agunan
• Terdesak kebutuhan mendesak seperti biaya rumah sakit, sekolah, atau usaha

Solusinya adalah dengan meningkatkan literasi keuangan, memperluas jangkauan koperasi syariah dan lembaga mikrofinansial yang adil dan transparan.

Pasal 273 KUHP Baru tentang Rentenir

Dalam KUHP lama, praktik rentenir atau lintah darat belum secara eksplisit diatur. Namun, karena fenomena ini terus menimbulkan keresahan sosial—terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah—maka dalam KUHP Nasional yang baru, pemerintah memasukkan Pasal 273 yang secara khusus menyasar praktik pinjam-meminjam uang dengan bunga tidak wajar, yang biasanya dilakukan oleh rentenir ilegal.

Pasal ini bertujuan untuk:

• Melindungi masyarakat dari praktik peminjaman uang yang menyesatkan dan merugikan
• Memberikan dasar hukum bagi aparat untuk menindak pelaku
• Menumbuhkan kesadaran hukum agar masyarakat lebih berhati-hati dalam urusan pinjam-meminjam

Bunyi Pasal 273 KUHP Baru (Intisari)

Meskipun redaksi lengkapnya masih menyesuaikan dengan dokumen resmi dari pemerintah, secara umum Pasal 273 KUHP Baru menyatakan:

“Setiap orang yang memberikan pinjaman uang kepada pihak lain dengan memanfaatkan keadaan terdesak atau tidak berdaya pihak peminjam, dan mengenakan bunga atau biaya yang tidak wajar dan/atau memberatkan secara ekonomi, dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori V.”

Kategori V dalam KUHP Baru setara dengan denda hingga Rp500.000.000 atau lebih, tergantung perhitungan nilai kerugian dan tingkat pelanggaran.

Unsur Hukum dalam Pasal 273

Pasal ini memiliki beberapa unsur penting yang menjadi landasan penegakan hukum terhadap rentenir:

• Unsur “memanfaatkan keadaan terdesak”
  Artinya rentenir memanfaatkan kondisi korban yang tidak punya pilihan lain karena butuh uang untuk kebutuhan mendesak (sekolah, sakit, utang lain, dll).
• Unsur “bunga tidak wajar”
  Mengacu pada bunga yang jauh lebih tinggi dari standar bunga lembaga keuangan formal, biasanya mencapai 20–50% per bulan atau lebih.
• Unsur “menimbulkan beban ekonomi berlebihan”
  Menekankan pada akibat yang dialami peminjam—utang terus menumpuk, tidak bisa melunasi, hingga kehilangan aset atau terjebak secara finansial.

Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka rentenir dapat diproses secara pidana, bukan sekadar perdata.

Dampak dan Penerapan Pasal 273

Pasal ini memberi kekuatan baru bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk:

• Melaporkan dan menindak praktik rentenir yang merugikan
• Menghentikan pola eksploitasi utang yang menjebak masyarakat miskin
• Mendorong masyarakat beralih ke lembaga pembiayaan legal dan adil

Namun, penerapan pasal ini tetap memerlukan dukungan bukti dan keberanian pelapor, seperti:

• Perjanjian pinjaman yang menyebut bunga tinggi
• Rekaman intimidasi atau pengancaman
• Bukti transaksi dan kerugian nyata

Pemerintah melalui aparat kepolisian dan kejaksaan juga harus aktif menyosialisasikan keberadaan pasal ini agar korban rentenir tidak ragu untuk melapor dan mendapat perlindungan hukum. Pasal 273 KUHP Baru adalah langkah penting negara dalam melindungi masyarakat dari jeratan utang berbunga tinggi yang dilakukan secara tidak adil dan eksploitatif. Rentenir kini tidak lagi bisa bebas menindas dengan dalih “kesepakatan pinjam-meminjam”, karena hukum telah mengatur bahwa kesepakatan yang melanggar keadilan dan kemanusiaan dapat dipidana.

Rentenir Bukan Solusi, Tapi Masalah

Pinjaman rentenir adalah solusi jangka pendek yang bisa menjadi jerat jangka panjang. Sekali terlibat, banyak yang tidak mampu keluar dari lingkaran utang berbunga tinggi. Oleh karena itu:

✅ Edukasi masyarakat sangat penting, terutama:

• Literasi keuangan dasar
• Akses ke pinjaman mikro resmi
• Pendampingan hukum bagi korban rentenir

✅ Pemerintah dan lembaga sosial perlu:

• Menyediakan alternatif pendanaan mikro
• Menindak tegas praktik rentenir yang merugikan
• Mengembangkan program inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat

---

BOS Gadai, Solusi Pembiayaan yang Bijak

BOS Gadai hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih aman, legal, dan terjangkau dibandingkan praktik ilegal seperti rentenir. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang tunai dengan cara menggadaikan barang berharga sebagai jaminan. Barang yang bisa digadaikan biasanya berupa:

• Kendaraan bermotor
• Sertifikat rumah atau tanah (dengan prosedur yang lebih ketat dan diawasi)

Di tengah banyaknya masyarakat yang terjebak dalam lingkaran utang rentenir, BOS Gadai menjadi solusi pembiayaan yang lebih manusiawi dan terpercaya. Layanan ini sangat cocok untuk kebutuhan mendesak, seperti:

• Biaya sekolah
• Kesehatan
• Modal usaha kecil
• Kebutuhan mendesak lainnya

Dengan memilih BOS Gadai, masyarakat tetap bisa memperoleh dana cepat tanpa harus terjerat riba, bunga mencekik, atau tekanan ilegal.

BOS Gadai vs Rentenir: Perbandingan Singkat